Katakepri.com, Jakarta – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md mengakui perlu adanya pembenahan terhadap aparat keamanan dan penegak hukum menjelang Pemilu Serentak 2024. Pembenahan ini berkaitan dengan persoalan mafia.
“Kami harus akui,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini di depan para pemimpin perusahaan nasional di acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 2 Desember 2022.
Pengakuan disampaikan di depan beberapa bos perusahaan kakap tanah air. Mulai dari Presiden Direktur PT Adaro Energy Indonesia Tbk Garibaldi Thohir alias Boy Thohir, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas, dan beberapa bos perusahaan nasional lainnya.
Meski demikian, Mahfud tidak merinci lebih lanjut soal mafia apakah yang dia maksud. Tempo menghubungi Mahfud soal ini dan belum ada balasan. Tapi pernyataan ini disampaikannya sehari setelah Jokowi berbicara tentang mafia tanah.
Jokowi sempat bicara soal mafia tanah
Kemarin, Jokowi meminta Menteri Agraria Hadi Tjahjanto untuk bersikap tegas terhadap para mafia tanah. Hal ini Jokowi sampaikan saat membagikan secara virtual 1,5 juta sertifikat tanah kepada masyarakat di Istana Negara, Jakarta.
“Saya sudah sampaikan ke Pak Menteri, ‘Pak sudah lah jangan beri ampun yang namanya mafia tanah’. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, yaitu rakyat,” ujar Jokowi, Kamis, 1 Desember 2022
Adapun pernyataan soal pembenahan aparat hukum disampaikan Mahfud ketika bicara tentang perlunya stabilitas politik untuk menjamin kelancaran investasi dan dunia usaha. Salah satunya proses Pemilu 2024 dan tahapan-tahapannya sudah dimulai dan tidak bisa lagi diundur.
“Secara yuridis itu tak bisa mundur lagi, sudah ditentukan bulan apa, tanggal berapa, sudah ditentukan itu harus selesai,” kata dia.
Mahfud menyebut ada beberapa dukungan yang sudah diberikan pemerintah, seperti anggaran. “Tentu dengan koreksi-koreksi atas usul yang disampaikan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) karena tidak semua harus dipenuhi, tapi kebutuhan minimal agar pemilu itu berjalan baik dan lancar tentu pemerintah menjamin,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.
Saat berbicara tentang pengamanan pemilu, Mahfud baru menyinggung soal mafia ini. Sebab untuk sekedar teknis pengamanan, Ia punya keyakinan bahwa aparat sudah mampu mengatasinya. “Apa saja dapat diselesaikan dari sudut teknis, bahkan membongkar kasus yang sulit-sulit juga bisa, tinggal mau apa tidak,” ujarnya. (Red)
Sumber : temp.co
