Katakepri.com, Tanjungpinang – Gubernur H Ansar Ahmad menyampaikan permasalahan yang dihadapi Pemprov Kepri mengenai kepulangan PMI ini diantaranya masih terdapat PMI yang kembali ke tanah air membawa hasil tes negatif kemudian diperiksa ulang di BTKL mendapat pemeriksaan RT-PCR dengan hasil positif. Selain itu belum jelasnya dukungan pembiayaan penanganan kepulangan PMI Mandiri/Kalibrasi untuk makan dan minum, akomodasi serta transportasi dari Pemerintah Pusat.
“Permasalahan lainnya yaitu kebijakan Pemerintah terkait pelarangan mudik pada tanggal 6 s.d.17 Mei 2021, berpotensi mengakibatkan meningkatnya kepulangan PMI Mandiri/kalibrasi pada hari-hari sebelum tanggal larangan mudik, mempengaruhi ketersediaan moda transportasi umum dari Kepulauan Riau menuju wilayah tujuan lanjutan dan wilayah tujuan akhir PMI pada tanggal larangan mudik dan adanya penolakan oleh Pemerintah Daerah yang menjadi wilayah tujuan lanjutan dan wilayah tujuan akhir PMI” ujar Gubernur Ansar saat Video Conference Rapat Koordinasi Terkait Pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Di Ruang Rapat Utama Lt.4 Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Senin (19/4)
Dalam paparannya Gubernur Ansar menyampaikan bahwa PMI yang pulang ke Indonesia melalui Kepri sejak 18 Maret 2020 sampai 14 April 2021 sebanyak 74.198 orang dengan rincian 60.160 orang yang masuk dari tanggal 18 Maret 2020 sampai 31 Desember 2020, dan 14.038 orang dari tanggal 1 Januari 2021 sampai 14 April 2021.
“Adapun PMI yang pulang ke Indonesia melalui Kepri masuk lewat Batam dengan kualifikasi PMI yang pulang mandiri dan lewat Tanjungpinang PMI yang terkena deportasi,” ungkap Gubernur Ansar.
Kemudian Gubernur Ansar menyampaikan rekapitulasi kasus positif Covid-19 yang berasal dari kepulangan PMI yang masuk melalui Kepri yaitu sebanyak 190 kasus dari rentang waktu Januari sampai April 2021.
“Dengan tambahan khusus selama periode 1 sampai dengan 17 April jumlah PMI yang terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 83 orang yang masuk melalui pintu Batam dan 23 orang yang masuk melalui Tanjungpinang dengan total 106 orang,” kata Gubernur Ansar.
Menyikapi permasalahan tersebut Gubernur Ansar memberikan beberapa rekomendasi kepada Pemerintah Pusat diantaranya dukungan pihak Kedubes RI untuk menghimbau kepada PMI untuk tidak melakukan perjalanan mudik Hari Raya pada tanggal 6-17 Mei 2021, dukungan pihak Kedubes RI dalam memastikan PMI yang akan pulang sudah mendapatkan tes RT-PCR dengan Hasil Negatif, dukungan pembiayaan penanganan kepulangan PMI untuk makan minum, akomodasi dan transportasi.
“Selain itu kami minta Pemerintah Pusat untuk membuka pintu alternatif kepulangan PMI, melalui Pelabuhan Tanjung Balai Asahan, Provinsi Sumut, Pelabuhan Dumai dan Pelabuhan Bengkalis, Provinsi Riau, selanjutnya memastikan PMI dapat diterima oleh Pemerintah Daerah yang menjadi wilayah tujuan lanjutan dan wilayah tujuan akhir” tambah Gubernur Ansar.
Gubernur Ansar juga menyampaikan kondisi terkini dari RSKI di galang dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 360 dan saat ini terisi 310. Di Tanjungpinang lokasi isolasi di LPMP Kepri kapasitasnya 88 tempat tidur sudah terisi 66.
“Kami akan tetap mencari alternatif lokasi isolasi. Namun untuk mengantisipasi fluktuasi menjelang peak season kami mohon pemerintah pusat dapat membantu dengan menugaskan kapal KRI dimana PMI dapat dikarantina di kapal. Setelah memenuhi persyaratan baru dipulangkan ke tempat asalnya” katanya lagi.
Gubernur Ansar pun meminta tim Satgas Covid19 dan Pemko Batam untuk segera menyusun rencana anggaran logistik yang diperlukan untuk diajukan kepada Kemenko PMK yang berjanji akan menindak lanjutinya.
Sementera itu Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Hermono menyampaikan sejak November 2020 dan akan dilanjutkan hingga Juni 2021 Pemerintah Malaysia sedang melakukan kebijakan rekalibrasi, yaitu kebijakan yang memberikan kemudahan bagi pekerja-pekerja migran yang tidak berdokumen untuk kembali ke negara masing-masing dengan membayar denda jauh lebih ringan.
“Dengan adanya kebijakan setelah berakhirnya program rekalibrasi Pemerintah Malaysia akan melakukan penindakan, ditambah dengan kondisi ekonomi mereka di Malaysia yang cukup berat maka banyak PMI yang ingin pulang. Biasanya mereka pulang dengan kapal yang berkapasitas sekitar 148 orang dengan jadwal 4 sampai 5 kali seminggu dengan ketentuan setiap penumpang memiliki hasil negatif tes PCR sebelum keberangkatan” ungkapnya.
Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo menyampaikan banyak PMI yang pulang dengan membawa dokumen swab negatif.
“Tetapi ternyata banyak yang belum diswab. Banyak sekali yang setelah di swab di sini hasilnya positif. Di sini kita melihat ada indikasi mereka membawa hasil swab PCR abal-abal,” ungkap Doni.
Selanjutnya Menko PMK Muhadjir Effendy mendukung pembukaan pintu masuk alternatif selain di Kepri. Juga usulan memperbanyak armada TNI AL untuk mengangkut kepulangan PMI ke daerah asalnya masing-masing.
“Saya juga minta KJRI untuk menerjunkan personelnya agar dapat betul-betul mengawasi hasil negatif PCR PMI yang akan pulang. Untuk dukungan logistik silakan Pemprov Kepri mengajukan usulan anggaran,” kata Muhadjhir.
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dalam penutupannya menyampaikan Identifikasi masalah sudah jelas dan solusi telah didapatkan dalam forum ini.
“Keadaan di sana sulit sehingga mereka harus pulang, setelah masuk ke Kepri diswab dan dikarantina merupakan langkah sudah benar. Untuk dukungan logistik dapat berkoordinasi dengan Kemenko PMK hingga bagaimana pemda tidak ketiban pulung,” tutup Luhut.
Turut menghadiri rapat tersebut Wagub Hj. Marlin Agustina secara virtual, Forkopimda Kepri, Asisten 1 Juramadi Esram, Kadis Kesehatan M. Bisri, Kadis Naker Tagor Napitupulu, Kadis Kominfo Zulhendri, Kepala Sekretariat Satgas Covid 19 M. Darwin dan Staf Khusus Gubernur Suyono. (Red*)
