Pemko Tanjungpinang Launching Kartu Kendali Gas 3 Kg

Katakepri.com, Tanjungpinang – Tunaikan janjinya, Pemerintah Kota Tanjungpinang launching kartu kendali gas elpiji 3 kilo gram.

Sebelum launching, Pemerintah Kota Tanjungpinang terlebih dahulu melakukan penandatanganan kerjasama MoU dengan PT. Pertamina Persero.

Walikota Tanjungpinang, Rahma usai melakukan tanda tangan MoU dan Launching mengatakan bahwa kartu kendali ini berasal dari pemerintah.

“Kartu kendali ini tidak dari mana-mana, ini dari Pemerintah. Tidak jadi nontunai, bukan batal ya tapi belum diterapkan,” katanya.

Rahma mengutarakan alasannya membuat kebijakan kartu kendali ini di Tanjungpinang.

Dimana, kuota sebanyak 180 ribu tabung gas Elpiji 3 kg yang seharusnya cukup faktanya tidak cukup.

“Makanya saya selaku Pemimpin tak tinggal diam, terpaksa mengambil kebijakan dengan kartu kendali ini,” tuturnya.

Dengan diterapkannya kartu kendali ini menurut Rahma, otomatis Pangkalan tidak boleh lagi menjual kepada pengecer atau yang tidak memiliki kartu kendali.

Disamping itu juga harga per-unit gas elpiji 3 kg juga disamaratakan dengan harga Rp 18 ribu.

“Sekarang kita sangat jarang menemukan harga gas 3 kg 18 ribu per tabung. Parahnya ada yang kita temukan menjual 26 ribu per tabung. Inilah yang menjadi dasar kami terapkan kartu kendali,” jelas Rahma.

Rahma mengatakan, masyarakat yang mendapatkan kartu kendali gas elpiji 3 kg tersebut nantinya akan diberi jatah 4 tabung dalam sebulan.

Sementara untuk UMKM, dirinya memberi jatah 9 tabung dalam sebulan.

“Jumlah ini sudah kita sesuikan dengan rata-rata pemakaian masyarakat,” ucap Rahma.

Sebelumnya terdengar kabar dari Kepala Cabang (KC) BNI Tanjungpinang, Adi Trainiarto Nugroho, bahwa pemerintah Tanjungpinang tidak jadi bekerjasama dengan BNI untuk program kartu kendali gas elpiji 3kg ini.

“Selamat siang, sebelumnya mohon maaf karena 1 dan lain hal saat ini kami dari BNI belum jadi jalan bersama pihak pemko untuk pelaksanaan program kartu kendali. Program kartu kendali sendiri tetap berjalan oleh pihak pemko. Demikian informasinya,” ucapnya.

Ketika ditanyai apa penyebabnya, Adi, enggan menjawabnya secara rinci. Kata dia ini hanya menyoal pada belum adanya kesepakatan final antara kedua belah pihak.

“Belum terjadi kesepakatan final, ini lebih ke bisnis saja, secara visi dan semangat sebenarnya sudah sama,” pungkasnya. (Angga)