Katakepri.com,Bintan – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bintan telah mencatat, bahwa tahun 2020 ini seluruh desa di Kabupaten Bintan sudah tidak ada lagi yang menyandang status Desa Tertinggal. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Bintan Ronny Kartika, Jum’at (21/8) siang. Menurutnya, grafik perkembangan seluruh desa di Bintan juga mengalami perubahan yang signifikan selama 5 tahun terakhir. Hal ini tentunya juga menjadi prestasi bagi desa-desa yang ada di seluruh Provinsi Kepri.
” Dulu tahun 2015, ada 9 desa dengan status sangat tertinggal, dan 15 desa dengan status tertinggal, sekarang tahun 2020 sudah tidak ada lagi. Kita mencatat perkembangan desa yang signifikan, dari 36 desa di Bintan, 25 desa sudah menyandang status desa berkembang sisanya telah menyadang status desa maju. Ini tentunya menjadi prestasi bagi Kabupaten Bintan dibandingkan dengan daerah lainnya di Provinsi Kepri ” tegasnya
Sementara itu, Bupati Bintan Apri Sujadi mengungkapkan bahwa kurun waktu 5 tahun terakhir ada sekitar 500 milyar rupiah lebih dana yang digulirkan bagi kemajuan pembangunan desa. 300 milyar diantaranya merupakan ADD (Alokasi Dana Desa) dimana dana desa tersebut bersumber dari APBD Bintan yaitu minimal 10% dari DAU ditambah DBH setiap tahunnya.
” jadi kurun waktu lima tahun ini, 300 milyar rupiah dana yang bergulir didesa itu berasal dari APBD Pemkab Bintan ” terangnya
Dikatakannya juga bahwa saat ini, ditengah situasi pandemi Covid 19, hal yang paling penting bagi kemajuan daerah khususnya masyarakat desa adalah mewujudkan program recovery ekonomi dan juga padat karya. Apalagi menghadapi Pilkada tahun 2021 dengan situasi pandemi Covid 19 maka sangat tidak memungkinkan bila fokus pemerintahan hanya pada sektor pembangunan.
” situasi pandemi Covid 19 saat ini, sebaiknya lebih fokus pada program recovery ekonomi dibandingkan program pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah – 5,32 %. Untuk Prov Kepri sendiri berada di angka – 6,66 % di kuartal ke II tahun 2020 ini. Jadi bagaimana pemerintah termasuk pemerintah desa kedepan sebaiknya dapat memberikan stimulus untuk perekonomian masyarakat sekitar, itu lebih penting. Tahun 2021, Kita tidak akan bicara masalah pembangunan, karena membangkitkan ekonomi masyarakat merupakan sebuah kewajiban ” tutupnya. (Red*)
