Katakepri.com, Batam – Badan Pengusahaan Batam menghadiri pembahasan penataan sistem logistik Batam bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yang dilakukan secara daring, pada Jumat, 10 Juli 2020.
Rapat pembahasan ini merupakan tindak lanjut dari fase penetapan tiga daerah labuh jangkar oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi beberapa waktu lalu, di mana setelah penetapan maka perlu melakukan penataan ekosistem logistiknya.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Agung Kuswandono dan dihadiri oleh Deputi Bidang Pengusahaan BP Batam, Syahril Japari, dan Direktur Badan Usaha Pelabuhan BP Batam, Nelson Idris.
Staf Ahli Menteri Kemaritiman dan Investasi Bidang Manajemen Konektivitas, Sahat Manaor Pangabean, menyampaikan poin-poin yang menjadi fokus dalam rapat ini. “Jadi rapat hari ini kita ingin menata ekosistem logistik di tiga lokasi labuh jangkar terkait dengan ship to ship floating storage unit (STS FSU). Kita sepakat bahwa akhir Juli akan menyelesaikan dan mengkolaborasikan semua data khusus di tiga daerah tersebut,” kata Sahat.
“Setelah itu, kita akan mencoba kembangkan dengan menggabungkan aktifitas ekonomi lainnya dengan melibatkan pelaku-pelaku usaha. Sehingga nanti Batam bisa menjadi contoh penataan nasional logistik ekosistem. Semua stakeholder yang terlibat pada rapat ini sudah sepakat dan kita yakin hal ini dapat tercapai,” kata Sahat Manaor Pangabean dalam pembahasan tersebut.
Ia menambahkan, hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020. “Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 yang menginstruksikan semua Kementerian/Lembaga untuk mempercepat penataan sistem logistik nasional kita. Jadi, Batam ini merupakan pilot projectnya dan mudah–mudahan hal ini bisa selesai. Setelah ini selesai, kami akan menduplikasikan dan mengembangkan ke daerah-daerah lainnya di Indonesia,” tambah Sahat.
Target dari National Logistic Ecosystem (NLE) ini sebenarnya adalah untuk menurunkan biaya logistik, sehingga secara nasional akan terlihat bahwa indeks logistik nasional akan lebih baik dan Indonesia lebih kompetitif.
Dalam pembahasan ini dihadiri juga oleh Staf Ahli Menteri Kemaritiman dan Investasi Bidang Ekonomi Maritim, Bidang Manajemen Konektivitas, Bidang Hukum Laut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional Kemenko Perekonomian, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia I dan II, Direktur Utama PT InaPortnet, Ketua Umum INSA, KSOP Kota Batam, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam, Kepala KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun. (Red*)
