Katakepri.com, Tanjungpinang – Puluhan Mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Tanjungpinang – Bintan penuhi halaman Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Rabu (18/06).
Aksi dilakukan ini terkait dengan sistem pendidikan ditengah pandemi covid 19. Dimana, GMNI menyatakan sikap dengan meminta pemerintah Provinsi Kepri segera meresolusi kebijakan sistem pendidikan ditengah pandemi covid 19.
Adapun tuntutan atau permintaan yang dimaksud ialah sebagai berikut:
- Menuntut Kemendikbud agar mengevaluasi kembali kebijakan tatap muka di zona hijau.
- Menuntut Dinas Pendidikan Kepri agar melakukan pemerataan fasilitas pendidikan pada daerah pesisir di Provinsi Kepri.
- Menuntut Kominfo RI untuk segera memberikan fasilitas terhadap daerah-daerah yang masih belum memiliki jaringan.
- Menuntut agar Diskominfo melakukan pemerataan sistem pendukung pendidikan (jaringan internet) di 7 Kab/Kota, upaya untuk efektifitas pembelajaran di wilayah pesisir Kepulauan Riau.
“Kadisdik Kepri Muhammad Dali telah memberikan respon atas dua tuntutan yang dilayangkan pada aksi tersebut diantaranya tuntutan poin pertama dan kedua,” ujar Dedi irwansyah Kordinator Lapangan (Korlap) pada aksi tersebut.
Pada aksi tersebut para Mahasiswa juga melakukan teaterikal (sandiwara) yang menggambarkan kodisi pendidikan ditengah pandemi, dimana ada ketimpangan antara pelajar yang memiliki fasilitas pendukung untuk mengikuti proses belajar secara daring dan pelajar yang kebingungan dikarenakan tidak memiliki fasilitas pendukung untuk melakukan sistem daring.
Selain itu pada teaterikal ini juga ada peran seorang guru yang kebingungan untuk tetap menjalankan tugasnya sebagai pendidik dengan metode daring karena fasilitas yang kurang memadai.
Disela-sela itu, Ketua GMNI Tanjungpinang – Bintan Akbar dengan tegas mengatakan akan terus mengawal proses sistem pendidikan di Kepri khususnya di wilayah pesisir.
“GMNI akan terus mengawal setiap kebijakan pemerintah terkait pendidikan, apa lagi dengan kondisi saat ini ditengah pandemi terkhusus bagi sekolah-sekolah yang belum terpenuhinya fasilitas pendukung untuk melakukan sistem pendidikan daring ini. Dan kami pun berharap, pemerintah segera meresolusi kebijakan agar tercapai pemerataan sistem pendidikan di Provinsi Kepri,” tandasnya. (Angga)
