Katakepri.com, Tanjungpinang –
Diskusi dengan tema Mengevaluasi 2,5 tahun kinerja Gubernur Provinsi Kepri Nurdin Basirun di Hotel Comfort oleh Forum Keprihatinan Masyarakat Peduli Kepri (FKMPK) Minggu (11/03) pagi.
Ketidak transparannya kepemimpinan Gubernur Kepri Nurdin Basirun beserta antek-anteknya menjadi salah satu penyebab di adakannya diskusi tersebut.
Sebagai Kordinator, Andi Cori Fatahuddin Menuturkan bahwa tujuan diskusi ini hanya untuk mengevaluasi kinerja Nurdin Basirun, hal ini tentunya agar si Nurdin bisa memperbaiki apa saja yang di keluhkan Masyarakat kepri di sisa jabatannya yang hampir 1,5 tahun lagi itu.
“Ini merupakan teguran keras terhadap gubernur Kepri agar perekonomian masyarakat Provinsi kepri tidak semakin amburadul di sisa jabatan yang masih tersisa 1,5 tahun lagi ini,” katannya.
Cori mengatakan, dirinya sangat perihatin dengan pertumbuhan ekonomi Kepri yang paling buruk se Sumatra itu.
Di kesempatan yang sama perwakilan dari Aliansi Mahasiswa Kepri (AMK), Eliyanto, mengatakan,
Bahwa AMK selanjutnya akan kembali menggelar aksi-aksi terkait dengan beasiswa dan pembangunan Kepri.
“Ini merupakan Pergerakan mahasiswa yang keluar dari dalam diri mahasiswa itu sendiri untuk memperjuangkan beasiswa dan pembangunan Kepri,” kata Eliyanto menghentak saat pidato.
Selaku Tokoh di Kepri, Huzrin Hood dalam pidatonya juga meyerukan, untuk secepatnya membentuk lembaga yang berani mendatangi Gubernur.
Dirinya juga menyerukan kepada Gubernur untuk lebih transparan memberitahukan kemana larinya anggaran yang besar itu.
“Kedepan saya harapakan Nurdin merubah Rancangan dan program-program untuk masyarakat yang lebih baik, Kalo tidak bisa, lebih baik kita kembali lagi ke Kepulauan Riau saja,” ujar Huzrin.
Tak cukup sampai di situ, Andi Anhar Chalid dalam Pidatonya juga menegaskan Nurdin untuk lebih transparan, terkait evaluasi kinerja, Andi berharap Nurdin dapat lebih meningkatkannya di sisa jabatannya ini,
Andi juga menginginkan kegiatan ini berjalan setiap tahun.
“Nurdin menyampaikan adanya peningkatan Anggaran sebesar 26 persen sedang DPRD menyampaikan peningkatan hanya 21 persen, disini sudah jelas terlihat ketidaksinkronan antara Gubernur dan DPRD,” papar Andi Anhar. (Angga)
