katakepri.com, Jakarta – DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) merasa prihatin dengan perkembangan situasi kebangsaan dan kemasyarakatan saat ini.
KNPI menilai begitu mudah masyarakat menjadi objek provokasi dan agitasi terhadap isu-isu tertentu. Misalnya isu tentang politik identitas, SARA, kebangkitan komunisme, revivalisme Islam.
“Harus diakui, isu sektoral itu memang mewarnai landscape perjalanan Indonesia menjadi sebuah bangsa,” kata Ketua Umum DPP KNPI Muhammad Rifai Darus kepada SINDOnews, Rabu (20/9/2017).
Melalui diskursus publik, kata dia, KNPI berharap dapat lahir solusi yang menguatkan sendi kebangsaan. Yang terlihat, kata dia, justru sebaliknya. Antarkelompok massa berbeda saling adu kekuatan.
“Situasi ini kadang dikeruhkan dengan pernyataan elite politik yang belum dapat menunjukkan ketauladanan dan mendamaikan seluruh pihak. Di tengah patronase politik begitu kuat, seharusnya kaum elite dapat memberi ketauladanan dan menyejukan suasana,” tutur Rifai.
Atas dasar itu, DPP KNPI memiliki catatan untuk kaum elite. Pertama, duduk bersama, bersinergi dan tidak mencari popularitas sendiri-sendiri apalagi memanfaatkan momentum yang berpotensi memperkeruh situasi.
Kedua, dengan bersinergi seharusnya kaum elite dapat menjadi stimulator solusi agar isu-isu tertentu tidak lagi dimanfaatkan oleh kelompok tertentu atau menjadi komoditas politik sesaat.
“Indikatornya, bagaimana kegaduhan itu bisa dikonversi dalam bentuk pendekatan dialog dan tidak mengandalkan kekuatan barisan massa,” tandasnya.
Ketiga, lanjut Rifai, HUT Kemerdekaan RI yang bertajuk Kerja Bersama seharusnya bisa membangun iklim sinergi serta fokus pada target yang telah ditetapkan.
Keempat, kata dia, elite politik jangan menjadikan momentum politik 2019 sebagai kompetisi hidup dan mati mengingat kekuasaan politik hanya sementara dan bukan tujuan absolut.
“Kita tidak ingin kembali ke masa otoriterianisme Orde Baru, tetapi kita juga tidak ingin proses demokratisasi yang telah berjalan semakin lemah dan tidak bermakna,” tandasnya.
Kelima, pemerintah harus jujur dan terbuka terhadap situasi perekonomian negara. Dengan sikap terbuka dan jujur, kata dia, rakyat akan mengetahui, memaklumi bahkan bisa memperluas kepedulian untuk bergerak bersama.
“Keenam, pemerintah boleh saja memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai agenda utama. Tetapi upaya dan agenda program kesejahteraan masyarakat tidak boleh diabaikan,” ujarnya. (Red)
Sumber : sindonews.com
