katakepri.com, Tanjunpinang – Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau TS Arif Fadillah membuka rapat koordinasi pelaksanaan anggaran pusat dan daerah tahun anggaran 2017 serta menyerahkan sertifikat ISO 9001:2008 KPPN Tanjungpinang, Senin (28/8) di Hotel CK Tanjungpinang.
Rapat ini diselenggarakan oleh Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPBN) Kepri dengan mengedepankan tema ‘Peningkatan Kinerja Government Spending Sebagai Stimulus Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau’. Adapun tema ini diangkat dengan harapan dari rapat ini nantinya menghasilkan semangat dan stimulan baru dalam memajukan perekonomian di Kepri yang saat ini cenderung lambat.
Dalam sambutannya Sekretaris Daerah Provinsi Kepri TS Arif Fadillah mengatakan bahwa tugas Pemerintah dan para stakeholder adalah menggesa capaian-capaian kerja yang saat ini masih ditengah jalan. Memaksimalkan penyerapan anggaran, sehingga bisa mempercepat atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kepri.
“Tugas kita adalah menggesa capaian-capaian kerja yang saat inj masih berada ditengah jalan. Namun kita tidak serta merta hanya mengejar kuantitas atau target capaiannya saja, kita juga harus memperhatikan kualitas capaian itu sendiri. Sehingga apa yang kita lakukan benar-benar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” kata Arif.
Sekda melanjutkan bahwa sangat dibutuhkan singkronisasi antara anggaran pusat dan daerah. Dengan demikian menjadi salah satu cara melanjutkan atau merealisasikan program Nawacita nya presiden RI saat ini.
“Kita harus selalu bersama-sama. Penganggaran pusat dan daerah harus singkron agar target dan capaian bisa terukur dan teratur,” kata Sekda.
Pada kesempatan ini Sekda berkesempatan menyerahkan sertifikat Standar Mutu Manajemen ISO 9001:2008 kepada kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN)Tanjungpinang. Usai menyerahkan sertifikat ISO kepada KPPN Tanjungpinang dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada 12 satuan kerja pemerintah pusat yang berkinerja terbaik dalam dalam semester I tahun 2017 berdasarkan 10 indikator penilaian, seperti tingkat akurasi perencanaan, penyerapan, ketepatan dan kecermatan dalam penyampaian tagihan dan sebagainya. Serta penghargaan kepada 5 satuan kerja yang berkinerja terbaik dalam menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2016 dengan 3 indikator penilaian yang meliputi kualitas data laporan keuangan, ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan kelengkapan dokumen pendukung laporan keuangan.
Sementara itu Kakanwil DJPBN Kepri Heru Pudyo Nugroho dalam laporannya mengatakan bahwa Rakorda ini merupakan agenda strategis yang dilakukan setiap semester, untuk mendiskusikan isu terkini dalam rangka upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Adapun tema yang dipilih untuk mendorong dan menyinergikan kerja pusat dan daerah.
Sampai akhir semester I, ujar Heru pertumbuhan ekonomi Kepri mengalami tantangan berat. Data BPS menunjukkan ekonomi Kepri triwulan II 2017 (Q to Q) hanya tumbuh 1,16 persen, atau hanya 1,53 persen (C to C). Tirun jika dibandibgkan semester I tahun 2016 sebesar 4,69 persen dan pada tahun 2015 sebesar 7,08 persen.
Adapun pertumbuhan ekonomi Nasional pada semester I tahun 2017, masih kata Heru tumbuh sebesar 5,01 persen.
“Ditengah kondisi lesunya berbagai sektor pertumbuhan ekonomi di Kepri tersebut maka perlu upaya serius dari berbagai pihak untuk membantu menggairahkan kembali ekonomi Kepri. Dan sektor belanja daerah atau government spanding diharapkan dapat menjadi stimulus bagi perekonomian,” kata Heru.
Adapun pencapaian kinerja pelaksanaan anggaran satker K/L (pemerintah pusat) di Provinsi Kepri hingga akhir semester I tahun 2017 hanya 33,35 persen atau sebesar Rp2,367 triliun dari DIPA Kepri sebesar Rp7,098 triliun. Atau masih berada dibawah nasional sebesar 40 persen, karena satker daerah hanya mampu menyerap 33,35 persen dari pagu tahun 2017 sejauh ini.
Hadir pada kesempatan ini para praktisi akademis, praktisi keuangan, jajaran kepala OPD serta stakeholder terkait lainnya. (Red/Hum)
