katakepri.com, Bintan – Wilayah Kepri yang 90 persen lebih didominasi daerah perairan daripada daratan, patut disyukuri jika segala potensi maritim tersebut bisa dioptimalkan. Namun, para akademisi yang tergabung dalam Kelompok Diskusi Nusantara (KDN) menilai perlunya optimalisaai potensi kemaritiman dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Mereka yang merupakan dosen di Stisipol Raja Haji Tanjungpinang itu pun mencoba untuk menggelar seminar kebangsaan dengan menghadirkan narasumber berkompeten seperti dari Lantamal IV Tanjungpinang, Dinas Perhubungan Kepri dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri.
Diskusi singkat itu digelar di Gedung LAM Bintan pada Rabu (23/8) pagi itu cukup disambut antusias kalangan pemuda, ibu-ibu pelaku usaha serta para akademisi. Menurut perwakilan KDN, Suherry menjelaskan, kegiatan seminar ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa wilayah Kepri khususnya di Bintan memiliki banyak potensi maritim yang harus digali terus.
Dengan begitu diharapkan bisa sebanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat yang jelas-jelas berlimpah potensi maritim daerahnya ini. “Kalau ini bisa dikembangkan oleh pemerintah secara baik, tentu dampaknya akan kepada kesejahteraan masyarakat,” tutur Suherry dilokasi acara.
Menjadikan Kepri sebagai poros maritim dunia sesuai dengan Nawacita Presiden RI Joko Widodo, memang perlu kerjasama serta regulasi yang pas antara Pemda dengan pemerintah pusat. Apalagi, sejauh ini banyak aturan yang sudah dialihkan ke pemerintahan lebih tinggi dalam mengatur kewenangan baik pengawasan maupun pengembangan daerah perairan khususnya Kepri.
“Semoga acara ini bisa menjadi masukan kepada Pemda Bintan dan Kepri sehingga Bintan bisa menjadi pioner dalam mencapai poros maritim dunia,” tukasnya.
Banyak hal yang dibahas, mulai dari tol laut sampai kepada masalah income lego jangkar. Kepala Dinas Perhubungan Kepri Jamhur Ismail menuturkan, optimalisasi potensi maritim khususnya diwilayah Kepri memang perlu dilakukan.
Ia mencontohkan masalah lego jangkar kapal di perairan Kepri. Selama ini kewenangannya diklaim dipegang oleh Pemda, namun karena regulasi yang belum tepat sehingga kementrian ikut andil dalam mengelola permasalahan lego jangkar kapal ini.
“Undang-undang sudah ada, tinggal menunggu PP (Peraturan Pemerintah) saja. Ini bagus, karena potensinya sangat besar,” tutur Jamhur.
Lanjutnya lagi, mau mengajak KDN ausdiensi ke Syabandar di Batam untuk menanyakan Kewenangan 12 mil yg telah diamanahkan ke Pemerintah provinsi.
Seminar kebangsaan membahas masalah potensi maritim ini dihadiri puluhan peserta baik dari pemuda, pelaku usaha hingga mahasiswa dan jajaran instansi terkait lainnya.
Turut hadir pada diskusi tersebut kepala dinas Disperindag bintan, Kepala Badan kesbangpol Bintan, anggota DPRD Bintan dapil 3, Hasriawady, S. IP, Wakil ketua 1 DPRD Kota Tanjungpinang Ade Angga, S. IP, MM, DKP Prov. kepri, Dishub prov. kepri, kodim 0315 bintan, pihak kepolisian dan Organisasi Pemuda, Mahasiswa serta Pelajar se-Kabupaten Bintan. (Red)
