TPID Kepri : Pemprov Diminta Cermati Risiko Inflasi dari Biaya Pendidikan

katakepri.com, Batam – 

Pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau diminta mencermati risiko inflasi yang disumbang dari biaya pendidikan. Berdasarkan data Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kepri, andil terbesar inflasi kelompok inti bersumber dari komoditas biaya sekolah dasar dan taman kanak-kanak. Biaya sekolah dasar mengalami inflasi sebesar 16,47 persen (mtm) sedangkan taman kanak-kanak mencatatkan inflasi sebesar 4,57 persen (mtm).

“Biaya pendidikan masih berpotensi mengalami inflasi. Tahun ajaran baru pada periode Juli-September dapat memicu kenaikan biaya sekolah dan harga perlengkapan sekolah,” kata Sekretaris II TPID Kepri, Eko Waluyo Purwoko melalui siaran pers, Senin (7/8).

Risiko lain yang perlu dicermati adalah potensi penyesuaian harga bahan bakar minyak oleh pemerintah. Serta curah hujan dan gelombang tinggi yang dirasakan masyarakat pada bulan Juli dan Agustus dapat menghambat proses distribusi sehingga memicu kenaikan harga ikan segar.

Meski begitu, secara umum Indeks Harga Konsumen (IHK) Kepri pada Agustus diperkirakan tetap terjaga pada level rendah. Walaupun deflasi angkutan udara pada Agustus diperkirakan tidak sedalam Juli.

Pengendalian inflasi Agustus difokuskan untuk mitigasi risiko inflasi terutama menjelang akhir tahun. Ada beberapa rekomendasi yang diberikan TPID. Seperti memanfaatkan koordinasi lintas instansi dalam pengawasan harga bahan makanan yang HET (harga eceran tertinggi) melebihi dari yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Percepatan realisasi kerjasama antar daerah juga perlu didorong. Antara lain kerjasama Kota Tanjungpinang dengan Kabupaten Karo (Provinsi Sumut) dan kerjasama Kota Batam dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Provinsi Jambi).

“Monitoring pelaksanaan pasar murah lanjutan selama Agustus perlu dilakukan guna meningkatkan efektivitas dampaknya terhadap pengendalian harga bahan makanan,” kata dia.

Rekomendasi berikutnya yaitu mendorong peran BUMD dalam mendukung pengendalian inflasi melalui penyediaan komoditas strategis, dan memotong rantai distribusi. Selanjutnya mendorong peran masyarakat untuk menanam bahan pangan/komoditas inflasi seperti yang diselenggarakan Bank Indonesia melalui program “Urban Farming Awards” sehingga dapat menambah pasokan komoditas penyumbang inflasi. Dan mengkaji linkage kerjasama antar kota/kabupaten (antar TPID) terutama dalam pemenuhan pasokan bahan makanan. (Red/Hum)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here